Gunung Es Aborsi Ilegal

Bisnis aborsi tak aman (unsafe abortion), yang secara regulasi sering disebut aborsi ilegal, sedang menjadi sorotan publik. Ini dipicu kasus Klinik Kuret Bunda, Paseban, Jakarta Barat {Kompas, 24/2/2020). Selama ini, aborsi ilegal ibarat gunung es. Jumlah kasus yang terungkap sangat kecil. Akan tetapi dalam kenyataan kasusnya menggelembung di bawah permukaan.

Tak terhindari

Penelusuran terkait aborsi ilegal dimulai ketika terjadi pertemuan antara sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan yang dapat menyebabkan kehamilan. Jika kehamilan terjadi di luar pernikahan ataupun jika kehamilan itu terjadi di dalam pernikahan, tetapi salah satu pihak tak menginginkan karena alasan tertentu, kehamilan itu disebut sebagai kehamilan yang tidak diinginkan.

Jika laki-laki bersedia bertanggung jawab, kehamilan dapat dilanjutkan. Namun, apabila laki-laki tak bersedia bertanggung jawab, perempuan cenderung berupaya menghentikan kehamilan itu. Dari sisi kesehatan, aborsi ilegal berkontribusi terhadap angka kematian ibu di Indonesia. Aborsi ilegal dilakukan di tempat yang tersembunyi. Ini tak didahului lewat proses konseling kesehatan, tidak dilengkapi alat-alat kesehatan standar,mempergunakan obat-obatan ilegal, serta menggunakan alat-alat tajam dan bukan dilakukan oleh tenaga kesehatan. Ini sangat rentan dan berisiko trauma fisik, infeksi, pendarahan, serta kerusakan pada rahim dan vagina.

Semakin muda dan semakin miskin seorang perempuan, risiko terjadinya kesakitan akibat aborsi ilegal juga semakin besar. Seorang perempuan yang mengalami komplikasi pendarahan hebat akibat aborsi ilegal cenderung tidak mau dirujuk ke layanan kesehatan resmi sehingga pada akhirnya akan mengalami kematian secara sia-sia akibat kehamilan. Dari sisi legal formal, Pemerintah Indonesia menganut kebijakan yang mendukung kehidupan (pro life). Ini dengan meyakini bahwa proses hidup manusia mulai berlangsung sejak pembuahan terjadi.

Pasal 83 juncto Pasal 6 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 214 tentang Tenaga Kesehatan; Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; serta Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan mudah menjerat perempuan yang melakukan aborsi ilegal. Laki-laki sumber “sperma” sulit dilacak.

Dalam peraturan perundang-undangan itu dinyatakan, aborsi hanya bisa dilakukan untuk dua keadaan, yakni kehamilan akibat pemerkosaan atau gawat darurat medis. Perempuan yang melakukan aborsi secara ilegal tentunya tak memiliki jaminan hukum dan layanan kesehatan.

Dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan, meskipun peraturan perundang-undang- an tidak menetapkan persyaratan khusus, dalam praktiknya petugas kesehatan biasanya meminta persetujuan hakim untuk melegalkan aborsi. Proses legalisasi ini dapat memakan waktu lebih lama dari usia kehamilan.

Petugas kesehatan sangat berhati-hati ketika melakukan aborsi, termasuk untuk korban perkosaan. Ini untuk mencegah timbulnya tuduhan, penyelidikan, dan tuntutan hukum di kemudian hari. Korban perempuan cenderung enggan melakukan aborsi secara legal karena malu atau takut dengan stigma negatif dari publik.

Ada potensi trauma psikologis, ancaman hukum, dan stigma negatif dari masyarakat. Ini karena opini aborsi ilegal adalah perbuatan dosa. Faktor ini menyebabkan jumlah kejadian terkait aborsi ilegal di Indonesia sulit dipastikan. Penelitian dari Guttmacher Institute (2000) di enam wilayah di Indonesia memperkirakan terdapat 37 aborsi untuk setiap 1.000 perempuan hamil (usia 15-49 tahun). Angka ini diperkirakan lebih kecil dari kejadian sebenarnya. Ini karena aborsi ilegal yang dilakukan di wilayah perdesaan ataupun di wilayah terpencil lain cenderung dilakukan secara pribadi melalui metode tradisional. Selain, praktik ini juga tidak terjamin keamanannya dan dapat melukai si ibu.

Pencegahan

Pemberian edukasi mengenai kesehatan reproduksi kepada remaja mutlak dilakukan sejak sekolah menengah. Edu kasi mengenai pencegahan aborsi dapat disisipkan pada jam pelajaran Pendidikan, Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK). Ini terutama bisa dilakukan waktu latihan di lapangan, sehingga lebih santai dan mudah dipahami siswa.

Apabila edukasi mengenai pencegahan aborsi dilakukan pada jam pelajaran biologi, beban mata pelajarannya terlalu berat. Konseling terhadap para remaja perempuan, terutama yang telah putus sekolah, perlu diberikan secara teratur. Ini penting untuk meningkatkan wawasan mengenai berbagai risiko yang dapat membahayakan dirinya apabila terjadi hubungan seksual sebelum menikah. Edukasi soal risiko aborsi ilegal juga perlu.

Bina Calon Pengantin terkait pemberian informasi kesehatan reproduksi dan seksual kepada calon-calon pengantin juga perlu dilakukan, baik secara tatap muka maupun melalui konseling secara daring. Para calon pengantin harus diberikan informasi mengenai pentingnya mengomunikasikan jumlah anak yang diinginkan dengan pasangan. Ini untuk memastikan bahwa setiap kehamilan itu sudah diinginkan bersama.

Informasi komprehensif mengenai berbagai jenis kontrasepsi serta bagaimana mendapatkan akses layanan keluarga berencana (KB) perlu dilakukan kepada seluruh pasangan usia subur di Indonesia. Selama lebih dari 20 tahun, pil dan suntik KB mendominasi penggunaan kontrasepsi di Indonesia. Pasangan yang telah lama menikah cenderung jenuh serta rentan terhadap penghentian pemakaian kontrasepsi. Ini berpeluang memunculkan kehamilan tidak diinginkan dan mendorong aborsi ilegal.

Pasangan yang telanjur mengalami kehamilan yang tidak diingankan dan berniat melakukan aborsi perlu diberikan wadah konseling untuk mencegah terjadinya aborsi. Konseling tersebut harus dilakukan terhadap laki-laki dan perempuan secara terpisah dan terjamin kerahasiaannya.

Oleh :

Hasto Wardoyo (Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)

Dimuat di Harian Kompas, Kamis, 12 Maret 2020