Tingkatkan Kesertaan Ber-KB, Kepala BKKBN Gelar Pertemuan Nasional Secara Online

Ambon – Kepala BKKBN, dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) melakukan Pertemuan Nasional Peningkatan Kesertaan Ber-KB secara online melalui video confrence dengan aplikasi Cisco Webex Meetings, bertempat di Kantor BKKBN Pusat Jakarta, Selasa (14/4/2020).

Pertemuan melalui video confrence itu diikuti oleh masing-masing : Plt. Deputi KBKR, Para Kepala Kaper BKKBN Provinsi se-Indonesia, Para Pejabat Tinggi Pratama Pusat, Ketua Pengurus Pusat IBI, Ketua Pengurus Daerah IBI se-Indonesia, Jajaran OPD KB Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia, dan Para Kepala Bidang KB dan KR seluruh Indonesia. Dalam arahannya Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan, arah dan kebijakan pemerintah saat ini adalah setiap Kementerian dan Lembaga turut serta mensukseskan visi dan misi pemerintah RI tahun 2020-2024.

Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, BKKBN diberi mandat untuk berkontribusi secara langsung terhadap dua dari tujuh agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV 2020-2024, yaitu untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing, serta mendukung Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Sebagai upaya mensukseskan agenda prioritas nasional tersebut telah dijabarkan program kegiatan prioritas melalui Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2020–2024 Penguatan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga, telah tertuang didalam RPJMN tahun 2020-2024.

Menurutnya, target yang harus dicapai BKKBN dalam Renstra 2020-2024 antara lain: 1) Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,26 persen dan ditargetkan menjadi 2,1 persen pada tahun 2024; 2) Persentase pemakaian kontrasepsi/Contraceptive Prevalence Rate (CPR) sebesar 61,78 persen dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024; 3) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 8,6 persen dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada tahun 2024; 4) Angka kelahiran pada usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun) dengan target sebesar 25 per-1000 kelahiran, ditargetkan menjadi 18 per-1000 kelahiran pada tahun 2024; 5) Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 50,03 persen serta ditargetkan menjadi 54,03 persen pada tahun 2024; dan 6) Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) 21,9 persen dan menjadi 22,1 persen pada tahun 2024.

Tahun 2020 merupakan periode transisi peralihan RPJMN 2015-2019 menuju RPJMN 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir dari RPJPN 2005-2025, sehingga menjadi sangat penting dan akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN.

Secara umum pencapaian Program Bangga Kencana sampai dengan tahun 2019 masih belum memenuhi target. Masih banyak yang harus dilakukan percepatan untuk mencapai target program dan kegiatan prioritas. Khusus di Kedeputian KB dan KR diantaranya melalui Percepatan Quickwins pada lima Program Kerja Utama BKKBN Tahun 2020 yaitu : Penguatan Rantai Pasok Alat dan Obat Kontrasepsi; Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi; Pengembangan Pelayanan KB Rumah Sakit (PKBRS); Pengembangan KB Pasca Persalinan dan Program Kesehatan Reproduksi; Peningkatan Kesertaan KB di Wilayah Khusus termasuk daerah Bencana dan Perbatasan; Pelayanan KB Bergerak dan Bakti Sosial; Peningkatan Kesertaan KB Pria; Pelaksanaan sertifikasi kompetensi CTU IUD/Implan melalui website MONIKA.

“Melalui pertemuan ini diharapkan kita semua akan dapat merumuskan suatu bentuk baru dalam upaya peningkatan kesertaan ber-KB dan juga Kesehatan Reproduksi, kegiatan-kegiatan yang sifatnya delivered langsung kepada masyarakat bukan yang business as ussual,” ucapnya. Dikatakan, Perwakilan BKKBN Provinsi dan OPD KB di Kabupaten dan Kota, lebih paham terhadap wilayahnya dan punya banyak ide segar baru, yang akan membawa perubahan pada program Bangga Kencana.

Di masa pandemi Covid-19 ini Hasto Wardoyo berharap, pelayanan KB tetap berjalan dengan memperhatikan protokol pencegahan penyebaran virus corona. Untuk itu, jajaran BKKBN baik di provinsi maupun kabupaten/kota dapat melakukan KIE kepada masyarakat khususnya peserta KB, dengan mempertimbangkan penggunaan kontrasepsi alternatif, serta mengurangi kontak langsung antara petugas dan masyarakat.

“Agar supaya tidak terjadi DO, saya berharap pelayanan KB tetap berjalan dengan memperhatian protokol penyeberan virus corona, dengan mempertimbangkan penggunaan kontrasepsi alternatif. Misalnya, menggunakan kontrasepsi pil atau kondom sesuai prosedur standar masing-masing RS perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung antara pertugas dan masyarakat,” pintanya.

Pada kesempatan itu, Kepala BKKBN Pusat menyerahkan secara simbolis masker dan sarung tangan (hanscoem) kepada Ketua Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan secara serentak dilakukan penyerahan masker dan sarung tangan dari Kaper BKKBN Provinsi seluruh Indonesia kepada Ketua Pengurus Daerah IBI, bertempat di kantor BKKBN Provinsi seluruh Indonesia.