Komisi IX Dukung Upaya BKKBN Dalam Penanganan Covid-19

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta (21/04/2020) – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo, SP.OG(K) mengikuti Rapat Kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Komisi IX yang dilakukan secara virtual melalui Zoom Meeting. Pertemuan daring tersebut pun diikuti pula oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI,  Sri Rahayu, Ansory Siregar dan Emanuel Melkiades Laka Lena, Anggota Komisi IX DPR RI, Direktur Jendral Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, dr.Kirana Pritasari, MQIH beserta jajaran, Sekretaris Utama BKKBN, Nofrijal, SP. MA, serta Para Pejabat Tinggi Pratama BKKBN pada Selasa, 21 April 2020. Fokus pembahasan mengenai Imbas Pandemi COVID-19 dan Peran BKKBN dalam Program dan Penanganannya.

Pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini menimbulkan beberapa imbas dan dampak khususnya bagi BKKBN. Imbas Terhadap Target Program Bangga Kencana antara lain, 1)Penurunan Peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) karena keterbatasan akses dan perubahan ganti pola, 2) Penurunan Aktivitas dalam Kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS) dan 3) Penurunan Mekanisme operasional di lini lapangan termasuk Kampung KB.

Dampak Terhadap Target Program Bangga Kencana ialah 1) Penyesuaian Alokasi Anggaran dalam Skema Refocusing untuk penanganan COVID-19, 2) Pelayanan KB (Pelayanan KB, Baksos, Sosialisasi oleh PKB dan Kader yang menimbulkan kekhawatiran karena bisa meningkatkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Stunting, 3) Penundaan Pendataan Keluarga (PK) 2020, 4) Work From Home dan dana terbatas tetapi tetap menjaga kinerja.

BKKBN melakukan upaya dukungan dalam penanganan COVID-19 antara lain, 1)Membentuk Tim Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran COVID-19, 2) Menerapkan prosedur masuk kantor bagi ASN, tamu dan non ASN lain dengan cara wajib test suhu badan dan cuci tangan 3) Pemberian alat pelindung diri berupa masker kepada seluruh ASN dan non ASN BKKBN, baik pusat maupun daerah, 4) Penyiapan Ruang POSKO Tim Gugus dan ruang observasi bagi ASN dan non ASN yang suhunya diatas 37,5 derajat celcius,5) Pemberian bantuan kepada ASN dan non ASN yang terdampak COVID-19 dengan status PDP dan ODP, 6) Melakukan Sosialisasi kepada ASN dan masyarakat luas lewat media sosial, streaming, dan video conference, talkshow tentang bahaya penularan dan penyebaran COVID-19, 7) Mendorong Perwakilan BKKBN Provinsi membentuk Tim Gugus Tugas Cegah Virus Corona, 8) Memberikan bantuan APD (masker dan sarung tangan) kepada tenaga medis melalui Ikatan Bidan Indonesia, diseluruh wilayah Indonesia, 9) Menggalang bantuan dari ASN dan donator lainnya untuk santunan bagi ASN/Non ASN yang terdampak COVID-19, 10) Melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan kantor BKKBN, 11) Penunjukan Penugasan Tim Posko Harian mulai tgl 6 Apr sd 5 Mei 2020, 12) Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi setiap Bidang yang bertugas dalam Tim Gugus Kerja Penanganan COVID-19, 13) Pendataan ASN dan non ASN yang terdampak COVID-19.

Hasto menjelaskan bahwa beberapa upaya bagi masyarakat berupa “Pendampingan Pasangan Usia Subur (PUS) tetap dilakukan secara virtual dengan PLKB di lapangan, membuat vlog penyuluhan dengan bahasa daerah masing-masing, menggalakkan KB Pasca Kelahiran dan keguguran sehingga tidak perlu lagi ke Fasilitas Kesehatan, membuat infografis dengan bahasa daerah masing-masing tentang bagaimana Lansia menjaga kesehatannya, PLKB akan mengidentifikasi penderita COVID-19 yang sudah sembuh agar diberikan motivasi dan dapat diterima di masyarakat, pembuatan vlog dan media berbasis virtual dengan melibatkan generasi milenial”, jelasnya.

Pada akhir pertemuan Sri Rahayu memberikan beberapa poin penting, yaitu 1) Bersinergi melakukan berbagai terobosan dan inovasi dalam pelaksanaan Program/Kegiatan kesehatan Ibu dan Anak serta program Bangga kencana selama masa pandemi COVID-19, 2) mendukung adanya refocusing anggaran untuk suplementasi gizi ibu hamil dan melahirkan, balita, anak usia sekolah, remaja dan lansia, 3) Memenuhi kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) bagi PKB/PLKB selama masa pandemi COVID-19, 4) Memberikan insentif bagi PKB/PLKB Non ASN selama masa pandemi COVID-19, 5) Melakukan realokasi dan refosusing anggaran guna peningkatan bakti sosial untuk masyarakat selama masa pandemi COVID-19. (HUMAS)