BKKBN Maluku Gelar FGD Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK

 Dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi dibutuhkan komitmen yang kuat, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk pencapaian Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM), seluruh pemimpin pada instansi pemerintah wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara menyeluruh.

Demikian siaran pers Humas Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Marthin Manuputty, S.Sos. Ada lima strategi dalam membangun Zona Integritas. Pertama, Komitmen, pimpinan dan karyawan harus terlibat dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan menularkan semangat dan visi yang sama.

Kedua, Kemudahan Pelayanan, semua pihak harus bersemangat dalam memberikan fasilitas yang baik, meningkatkan pelayanan dan memberi kepuasan publik. Ketiga, Ciptakan program menyentuh masyarakat yang membuat masyarakat lebih dekat dengan lembaga. Keempat, Monitoring dan Evaluasi, dan yang Kelima, Manajemen Media.

Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku dalam upaya meningkatkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, melakukan Focus Group Discussion (FGD) Pembinaan Pelaksanan Pembangunan ZI-WBK oleh Inspektorat Utama BKKBN melalui Virtual Meeting.

Peserta yang mengikuti FGD adalah seluruh pegawai Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku termasuk PKB/PLKB sebanyak 145 orang, dengan narasumber Auditor Utama BPKP Drs. Agus Sukiswo, Ak. MM, Auditor Ahli Muda BKKBN Dahman Yuliadi dan Auditor Ahli Pertama BKKBN Faysal Haris selaku Tim Penilai Internal Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Dra. Renta Rego. Dalam sambutannya Renta Rego menyampaikan beberapa hal terkait pembangunan ZI WBK di BKKBN Maluku sesuai dengan enam area perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas dan Pelayanan Publik.

Dari area perubahan tersebut, diharapkan dapat meningkatnya penerapan/internalisasi asas, nilai dasar, etika dan kode etik perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan, meningkatkan penerapan budaya kerja positif di setiap unit organisasi, meningkatkan integritas aparatur BKKBN, meningkatkan profesionalisme aparatur BKKBN, meningkatkan citra positif aparatur BKKBN sebagai pelayan masyarakat dan meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan program BKKBN.

Dikatakan, untuk pengawasan yaitu dengan meningkatnya kapasitas APIP, meningkatnya penerapan sisitem pengawasan yang independen, professional dan sinergis dalam penerapan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi.

Dalam kegiatan tersebut dilakukan pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan pembangunan ZI WBK di Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku.

Perkembangan ZI WBK pada Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku sudah cukup baik, dengan beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan. Diperlukan komitmen dan kerjasama serta integritas dari seluruh Pegawai Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku guna memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi dari Kementrian PANRB. (humasbkkbnmaluku)