Pernikahan Anak Penghalang Tercapainya Pembangunan Berkelanjutan SDGs

Angka perkawinan anak di atas rata-rata nasional naik di tahun 2019, dari yang semula 20 provinsi di tahun 2018 bertambah menjadi 22 provinsi. Kenaikan jumlah kasus perkawinan anak ini menjadi tantangan berat bagi pemerintah. Untuk lima tahun ke depan, Presiden Joko Widodo menargetkan menurunkan angka perkawinan anak dari 11,21%pada tahun 2018 menjadi 8,74 persen pada tahun 2024. Hal ini yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Ini sebagai upaya pencegahan perkawinan anak dalam 5 tahun ke depan sehingga harus lebih terstruktur, holistik, dan integratif.

Data Susenas (2018), 11,21% perempuan berusia 20-24 tahun yang telah menikah, melaksanakan pernikahan pada usia anak (di bawah 18 tahun). Bahkan, terjadi peningkatan proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun, yakni sebesar 11,1 persen pada tahun 2016 menjadi 11,2 persen pada tahun 2018 (Susenas). Meskipun secara prevalensi hanya terlihat kenaikan yang kecil, yakni sebesar 0,1 persen, namun bayangkan persentase itu jika dikalikan dengan banyaknya penduduk Indonesia.

Dari sumber yang sama disebutkan juga diperkirakan 1 dari 9 perempuan berumur 20-24 tahun di Indonesia (atau sekitar 11%) menikah sebelum berusia 18 tahun. Sementara pada anak laki-laki perbandingannya 1 dari 100 laki-laki (atau sekitar 1%). Bahkan, terjadi peningkatan proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun, yakni sebesar 11,10 persen pada tahun 2016 menjadi 11,21 persen pada 2018. Meskipun jika dilihat secara prevalensi kenaikannya kecil, yakni 0,1 persen, namun jika dilihat angka absolutnya kasus perkawinan anak cukup banyak, yakni sebesar 1.220.900 kasus.

Kasus perkawinan anak tersebar di 20 provinsi yang memiliki angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari rata-rata angka perkawinan nasional. Empat provinsi yang memiliki angka perkawinan anak di atas rata-rata angka nasional pada 2018 diantaranya yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur Dari jumlah perbandingan tersebut, dapat disimpulkan anak perempuan berada pada posisi yang jauh lebih rentan dibandingkan laki-laki untuk menikah di usia anak. Pengesahan undang-undang (UU) nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, terkait batas usia perkawinan merupakan salah satu langkah progresif yang di ambil pemerintah. Batas usia perkawinan tersebut diubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan dalam UU yang baru Sebelumnya, batas usia menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

Namun Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan peraturan MA nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Logikanya, peningkatan batas usia menikah ini membuat praktik perkawinan anak menjadi berkurang atau bahkan hilang, akan tetapi faktanya tidak demikian. Hal itu dapat terjadi karena seseorang tetap bisa menikah meski di bawah usia yang ditentukan jika mengantongi dispensasi kawin yang dikeluarkan pengadilan agama setempat.

Dispensasi ini tidak ikut direvisi dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, dimana disebutkan orangtua dapat meminta dispensasi jika ada alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dispensasi adalah kendala dalam menekan angka perkawinan anak. Isu lain terkait dispensasi perkawinan adalah kehamilan tidak diinginkan dan hubungan seks pranikah. Sebuah studi mengungkapkan bahwa 98% orang tua menikahkan anaknya karena anak dianggap sudah berpacaran/bertunangan.

Sementara itu 89% hakim mengatakan bahwa pengabulan permohonan dilakukan untuk menanggapi kekhawatiran orang tua. Sebaiknya yang diutamakan adalah kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam jangka panjang, bukan hanya kepentingan terbaik dalam waktu sesaat. Masih tingginya angka perkawinan anak maka pemerintah perlu mengedepankan pentinya implementasi strategi nasional pencegahan perkawinan Anak dengan memastikan anak memiliki resiliensi dan mampu menjadi agen perubahan, menguatkan peran orang tua, keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan, sekolah, dan pesantren, menjamin anak mendapat layanan dasar komprehensif untuk kesejahteraan anak, menjamin pelaksanaan dan penegakan regulasi dan meningkatkan kapasitas dan optimalisasi tata kelola kelembagaan, serta meningkatkan sinergi dan konvergensi upaya pencegahan perkawinan anak. Data-data tentang tingginya angka perkawinan anak menjadi keprihatinan bagi kita semua, apalagi terdapat berbagai akibat dari perkawinan anak. Dari segi pendidikan, misalnya, perkawinan anak meningkatkan risiko putus sekolah.

Perkawinan anak meningkatkan risiko putus sekolah. Padahal Pemerintah berupaya mewujudkan 100% wajib belajar pendidikan 12 tahun (lulus hingga SMA/sederajat). Hal ini kemudian juga berdampak pada segi ekonomi, dimana pendidikan rendah berkorelasi terhadap pendapatan yang rendah pula. Selain itu, karena memiliki beban baru untuk menafkahi keluarga, perkawinan anak meningkatkan risiko naiknya angka pekerja anak. Berbagai hal ini kemudian menimbulkan risiko tinggi terhadap kemiskinan, tidak hanya pada generasi tersebut tetapi juga generasi-generasi berikutnya.

Adapun dari segi kesehatan, perkawinan anak sangat berisiko bagi ibu yang mengandung serta anak yang dilahirkan. Komplikasi pada saat hamil dan melahirkan merupakan penyebab utama kematian perempuan berumur 15-19 tahun (WHO, 2016), serta bayi yang lahir dari ibu berusia di bawah 20 tahun, 2 kali berisiko meninggal selama 28 hari pertama hidupnya (UNICEF, 2017). Anak perempuan secara fisik belum siap untuk mengandung dan melahirkan, sehingga meningkatkan risiko angka kematian ibu dan bayi, komplikasi kehamilan dan keguguran, masalah kesehatan reproduksi, berat badan lahir rendah dan stunting. Ketidaksiapan mental untuk membina rumah tangga juga meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, ketidaksehatan mental, dan pola asuh yang tidak tepat pada generasi selanjutnya.

Seluruh program pendidikan, ekonomi, dan sosial yang dilakukan pemerintah akan terganggu dengan adanya perkawinan anak. Pasalnya, perkawinan anak memberi dampak ke seluruh faktor seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial. Bahkan dampak yang lebih global. Kesemuanya tersebut, aspek pendidikan, ekonomi dan kesehatan, turut berkontribusi menghalangi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

 (Muktiani Asrie Suryaningrum/Analis Kebijakan Ahli Madya)