Kesehatan Reproduksi Yang Kuat Menjadi Peluang Peningkatan Kualitas Penduduk

BKKBN – Kesehatan Reproduksi dalam program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) adalah kegiatan peningkatan kualitas kesehatan reproduksi termasuk di dalamnya peningkatan kualitas hidup ibu, bayi, dan anak; pencegahan penyakit menular seksual dan HIV AIDS; pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas.

Berdasarkan data prevalensi pemakaian kontrasepsi hingga saat ini sudah mencapai angka 60,9% dari seluruh total PUS dengan metode suntik mencapai 31,2%, pil mencapai 13,4%. Salah satu isu yang timbul dimasyarakat terkait penggunaan alat kontrasepsi adalah kembalinya kesuburan pasca penghentian pemakaian. Selain itu, perkembangan kasus HIV AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) di Indonesia menunjukan kecenderungan yang meningkat. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan RI Maret 2019 secara kumulatif dari Tahun 1987 s/d Maret 2019 terdapat 115.601 kasus AIDS dan 338.363 kasus HIV Positif. Sedangkan jumlah kumulatif kasus IMS dari Tahun 2016 s/d Maret 2019 sebanyak 30.895 orang

Menurut WHO, 490.000 perempuan didunia setiap tahun didiagnosa terkena kanker serviks dan 80% berada di negara berkembang termasuk Indonesia, setiap 1 menit muncul 1 kasus baru dan setiap 2 menit meninggal 1 orang perempuan karena kanker serviks. Artinya Indonesia akan kehilangan 600-750 orang perempuan yang masih produktif setiap bulannya. Mengutip data Kementerian Kesehatan RI 2009-2016, Kanker serviks banyak diderita perempuan usia 35-55 tahun, yakni 7.013 kasus, usia 56-64 tahun 2.718 kasus, dan usia lebih dari 65 tahun 1.105 kasus. Sekitar 450 kasus ditemuin di usia 18-35 tahun dan 33 kasus pada usia di bawah 17 tahun. Selain itu berdasarkan survey dari Yayasan Kesehatan Indonesia ditemukan bahwa kanker serviks merupakan jenis kanker terbanyak setelah kanker payudara.

Melihat kasus permasalahan kesehatan reproduksi yang masih tinggi, maka Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan kegiatan Penguatan Promosi dan Konseling Kesehatan dan Hak-hak Reproduksi Bersama Mitra Kerja Berbasis Komunitas yang terdiri dari diskusi dengan berbagai pakar mengenai Kesehatan Reproduksi serta pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan masyarakat di Gedung PKK Melati Jaya, Jakarta (20/11/2019) yang dihadiri oleh Sekretaris Utama BKKBN, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPP APP) DKI Jakarta, Kemenkes, Bapenas, KPPA, Kader RPTRA, Genre DKI, PKK dan Poktan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, IBI PDUI.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga sehat, perencanaan kehamilan bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), pencegahan kanker alat reproduksi serta hormonal dan kesuburan, serta pentingnya KB Pasca Persalinan.

Dalam sambutannya Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal, SP, MA mengatakan “Diperlukannya keseimbangan dan kesetaraan didalam peran laki-laki dan perempuan didalam Kesehatan Reproduksi, karena Kesehatan Reproduksi bukan hanya urusan perempuan saja akan tetapi urusan kedua belah pihak secara individu dan pemerintah secara umum, masih banyak laki-laki yg sedikit mengabaikan Kesehatan Reproduksi dan melupakan pentingnya menjaga Kesehatan Reproduksi, terangnya.

Indonesia merupakan salah satu dari negara – negara yang berkomitmen untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) 2016 – 2030. SDGs memiliki agenda universal; khususnya tujuan ke- 3 (tiga) yaitu kehidupan sehat dan sejahtera serta tujuan ke- 5 (lima) mengenai kesetaraan gender yang memiliki kaitan erat dengan kesehatan reproduksi. Diharapkan pada tahun 2030 Angka Kematian Ibu (AKI) di seluruh negara < 70/100.000 kelahiran hidup, angka kematian neonatal < 12/1000 kelahiran hidup dan kematian anak di bawah 5 tahun < 25/1000 kelahiran hidup. Jika kualitas penduduk baik maka Indonesia dapat memanfaatkan bonus demografi secara optimal.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, DKI Jakarta, Tuti Kusumawati menyampaikan bahwa “Salah satu fungsi di dalam 8 fungsi keluarga ialah Fungsi Reproduksi, kita semua harus sadar aspek-aspek mengenai kesehatan reproduksi dan substansi yang dapat mencerahkan bagi kehidupan bersama”, terangnya

“Pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi warga negaranya. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya BKKBN dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak – hak reproduksinya sehingga diharapkan kelak dapat mewujudkan generasi emas dengan daya saing yang sehat dan unggul”, tutup Nofrijal (HUMAS)

bkkbn.go.id