BKKBN Sahabat Milenial Maluku

Berbicara soal pentingkah BKKBN dengan progam-progam kerjanya di Provinsi Maluku yang dikenal dengan sebutan Provinsi Seribu Pulau, maka Katrin Wokanubun, SH, Ketua Koalisi Muda Kependudukan (KMK) Provinsi Maluku mampu dan berani menyampaikan ide-ide cemerlangnya dalam sebuah tulisan berjudul ” BKKBN Sahabat Milenial Maluku.”

Ditemui di Ambon, Senin (25/11/2019) anak kedua dari empat bersaudara itu menutukan; Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional hadir dengan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Program-program ini dijalankan secara Nasional (termasuk di Maluku) dan menyentuh sampai pada kelompok paling dasar dalam sebuah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Keluarga.

Di era tahun 70an – 90an BKKBN identik dengan karakter ayah – ibu – 2 anak dengan jargon “2 anak cukup”. Namun seiring perkembangan zaman BKKBN terus berbenah, berinovasi dan mencakup banyak sekmen yang semuanya berangkat dari konsep “Perencanaan”.

Uniknya, lembaga non kementerian ini memiliki banyak wadah pengembangan dan pembinaan seperti Kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Menurut anak muda yang berusia 25 tahun itu, Untuk menjangkau remaja dan pemuda, BKKBN mempunyai Pusat Informasi dan Konseling (PIK) di masyarakat maupun di sekolah dan kampus, Forum Generasi Berencana (GenRe) dan Koalisi Muda Kependudukan sebagai mitra kerjanya.

BKKBN menyediakan wadah-wadah ini untuk merangkul remaja dan pemuda agar memiliki perencanaan kehidupan remaja yang baik, sesuai masa transisinya serta mendorong pemuda lebih produktif menyosong bonus demografi tahun 2020 sampai 2035.

alam PIK, kaum remaja bisa saling bertukar informasi dengan teman sebayanya tentang masa transisi remaja, Triad KRR, Pendewasaan Usia Perkawinan, 8 Fungsi Keluarga, Life Skill dan informasi menarik lainnya seputar kehidupan remaja agar remaja menjauhi seks bebas, penyalahgunaan narkoba, nikah dini dan tindakan-tindakan negatif lainnya.

Semua didesain oleh BKKBN dengan konsep yang ramah remaja dan kekinian. Di Provinsi Maluku sudah banyak PIK yang dibentuk baik di masyarakat maupun di Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas sampai pada Perguruan Tinggi. Tinggal bagaimana wadah ini diberdayakan oleh adik-adik remaja.

Selain itu juga ada yang namanya SSK (Sekolah Siaga Kependudukan) ini juga merupakan wadah yang disiapkan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku bekerja sama dengan pihak sekolah, agar menyiapkan para murid memiliki wawasan kependudukan sesuai perkembangan dan perubahan sosial yang terjadi.

“Untuk sektor pemuda misalnya, kita bisa berkolaborasi dengan BKKBN melalui Koalisi Muda Kependudukan tingkat Provinsi untuk membahas dan melakukan kegiatan kreatif bagi anak muda tentang Kependudukan (kualitas, kuantitas dan mobilitas penduduk) serta isu-isu hangat seputar kependudukan seperti bonus demografi dan stunting,” ucapnya.

Lebih mengerucut soal Bonus Demografi, anak dari Hengky Wokanubun dan Thresye Saptenno itu mengajak kita semua untuk melihat hasil Proyeksi Penduduk Indonesia (Indonesian Population Projection) yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik dan United Nations Population Fund, dalam jangka waktu dari 2010-2035, dimana Provinsi Maluku mengalami peningkatan jumlah penduduknya.

Hal ini bisa kita lihat dari Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2010-2035 (X 1000) serta Paremeter Hasil Proyeksi Penduduk 2010-2035.

Hal yang kemudian menjadi sorotannya adalah : fakta tentang jumlah penduduk usia produktif yang melebihi penduduk usia non produktif. Atau dengan kata lain dalam kurung waktu tersebut Provinsi Maluku memiliki penduduk usia 15-65 Tahun (penduduk usia produktif) lebih banyak dari penduduk usia dibawah 14 tahun dan diatas 65 tahun.

Meski demikian, Provinsi Maluku tidak mendapatkan Bonus Demografi namun Kota Ambon selaku ibu kota Provinsi Maluku akan mengalami Bonus Demografi, karena jumlah penduduk usia produktif lebih banyak ada di Kota Ambon.

Dikatakan, walaupun momentumnya terjadi pada tahun 2020-2035 namun tanpa kita sadari atau tidak, jumlah penduduk usia produktif secara umum di Provinsi Maluku memang lebih banyak dari jumlah penduduk usia non produktif.

Pengurus Koalisi Muda Kependudukan Provinsi Maluku.
Pengurus Koalisi Muda Kependudukan Provinsi Maluku.

Apa dampaknya untuk Maluku ? Tanya alumni Fakultas Hukum Unpatti tahun 2016 itu.

Kalau kelompok penduduk usia produktif ini berkualitas, maka akan menjadi MODAL PEMBANGUNAN untuk Maluku. Sebaliknya kalau tidak produktif maka akan menjadi BEBAN PEMBANGUNAN bagi Maluku.

Lalu produktif seperti apakah yang di maksud ? yakni inovatif, kreatif, memiliki etos kerja yang baik, sehat, berkarakter kuat dan berperadaban unggul.

Semua ini dibutuhkan secara holistik untuk mendorong upaya pembangunan daerah yang lebih baik, penduduk yang berkualitas dan untuk kesejahteraan masyarakat Maluku tentunya.

Apa yang harus disiapkan mejelang Bonus Demografi ? 1. Kualitas penduduk; 2. Lapangan kerja berkualitas; 3. Tabungan keluarga; 4. Program keluarga berenca; 5. Perempuan masuk pasar kerja.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah semua ini sudah disiapkan ? Apakah penduduk usia produktif di Maluku sudah benar-benar produktif ?

“Di Provinsi Maluku kita bisa menjadi bagian dalam mendorong hal-hal diatas tercapai, karena sebenarnya kita selaku kaum milenial sudah punya sosok sahabat yang menyediakan wadah dan program tersebut yaitu Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku dengan program-program kekinian yang didesain,” harap Juara II Putri Duta GenRe Nasional 2014 itu.

 

Sumber: Tribun Maluku